Perlambatan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran memukul sektor jasa perhotelan dan hotel di Jawa Barat. Tingkat okupansi saat ini hanya 35 persen.
BANDUNG, KOMPAS — Fenomena perlambatan ekonomi menekan okupansi pada sektor usaha jasa perhotelan dan restoran di Jawa Barat. Sekitar 3.000 pekerja hotel dan restoran ikut terdampak kondisi tersebut.
Hal ini diungkapkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi di sela kegiatan West Java Economic Society (WJES) 2025 di Bandung, Rabu (7/5/2025).
”Dari data terkini, terdapat dua hotel di Bogor yang telah ditutup karena terus mengalami kerugian. Total pekerja yang di-PHK di dua hotel ini mencapai 168 orang,” ungkap Dodi.
Kegiatan ini diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jabar dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung. Tema kegiatan ini adalah ”Penguatan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Lokal untuk Mewujudkan Inklusi Ekonomi Jabar Istimewa”.
Dodi memaparkan, perlambatan ekonomi dan kebijakan efisiensi anggaran oleh pusat telah memukul usaha sekitar 800 anggota PHRI Jabar. Tingkat okupansi terus menurun hingga 35 persen di awal bulan ini.
Sebelumnya pada April lalu, tingkat okupansi hotel dan restoran di Jabar berkisar 40-50 persen. Angka ini terus menurun setelah liburan Idul Fitri.
Kondisi ini mengakibatkan sekitar 3.000 pekerja hotel yang mengalami pengurangan jam kerja dari satu bulan hanya dua minggu saja. Sementara itu, sekitar 500 pekerja mendapatkan pemutusan hubungan kerja.
Pemilik hotel dan restoran terpaksa mengambil langkah PHK untuk mengurangi kerugian. Hal ini karena biaya gaji pekerja dengan persentase hingga 26 persen dari total biaya operasional.
”Kami telah berulang kali menyuarakan kondisi ini ke pemerintah pusat dan pemda setempat. Tapi mereka tak merespons kondisi kami hingga kini,” tutur Dodi.
Ia menambahkan, lesunya bisnis perhotelan dan restoran akan menyebabkan kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) turun drastis hingga 50 persen. Padahal, kontribusi sektor jasa hotel dan restoran di Jabar mencapai Rp 2,5 triliun, tahun lalu.
”Seharusnya pemerintah mengkaji terlebih dahulu kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak berdampak pada sektor usaha,” ucap Dodi.
Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Cianjur Nano Indrapraja mengungkapkan, pihaknya sedang menghadapi tantangan besar dalam sektor usaha jasa. Jumlah pengunjung menurun drastis selama lima bulan terakhir.
Nano pun memohon adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk memberikan relaksasi dalam pembayaran pajak. Sebab, pendapatan jasa hotel dan restoran menurun drastis.
”Kami sedang berjuang untuk bertahan. Kondisi ini bukan hanya dipicu efisiensi anggaran, tapi juga kondisi ekonomi yang tengah menurun,” ucapnya.
Diketahui ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tercatat tumbuh 4,87 persen secara tahunan, melambat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,11 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat kuartal I-2025 sebesar 4,98 persen. Angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 4,87 persen.
Sementara itu, kategori industri yang merupakan sektor tertinggi dalam struktur pendapatan domestik regional bruto Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,22 persen. Hal yang sama dialami kategori konstruksi yang turun sebesar 1,96 persen dan kategori akomodasi dan makanan minuman turun sebesar 4,24 persen.
Industri baru
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat Muhamad Nur mengatakan, solusi untuk menghadapi PHK massal diperlukan upaya untuk menumbuhkan industri baru. Tujuannya untuk menumbuhkan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Ia mengaku, BI dan Pemda selama ini telah berupaya mengembangkan UMKM di Jabar. Upaya ini agar memastikan UMKM lebih kuat dalam ketahanan dan stabilitas usahanya.
”Kalau mau pertumbuhan ekonomi yang bagus, tentu harus didukung dengan pembiayaan atau kredit yang juga tinggi. Misalnya, kalau kita butuh pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, kredit itu paling tidak 12 persen. Tapi sekarang pertumbuhan kreditnya masih di bawah itu,” ungkapnya.
Nur menambahkan, pihaknya dan ISEI menggelar WJES pada Rabu ini untuk mengumpulkan masukan-masukan dan rekomendasi dari semua lapisan masyarakat, akademisi, dan pelaku dunia usaha.
”Semua masukan dalam WJES akan kami dalami dan disusun kembali menjadi sebuah rekomendasi untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di Jawa Barat,” tambahnya.
Sumber: https://www.kompas.id/artikel/dampak-perlambatan-ekonomi-di-jabar-usaha-hotel-dan-restoran-terpukul